JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
id Bahasa Indonesia en English

Sosialisasi SPIP BPTP Kalbar

SPIP"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Itulah pengertian ringkas mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Meskipun telah diundangkan sejak 2008, namun pemahaman lebih mengenai UU SPIP masih perlu terus ditingkatkan, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi.

 

Untuk dapat mengaplikasikan SPIP di lingkungan BPTP Kalbar, maka diselenggarakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Acara sosialisasi diselenggarakan pada Senin (27/05/2013) di ruang Aula BPTP Kalbar dengan menghadirkan fasilitator dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat yaitu Bapak Suratman. Peserta sosialisasi ini merupakan seluruh pegawai BPTP Kalbar. Berikut ringkasan singkat yang disarikan dari sumber BPKP.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan pengendalian intern

Kelima unsur pengendalian intern tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Dengan berbudaya SPIP, pendekatan yang digunakan dalam pengawasan berbasis pada soft control dimana unsur manusia (SDM) menjadi subjek aktif, disamping pula hard control yang mengandalkan keberadaan peraturan dan pimpinan menjadi unsur utama. Dengan SPIP ini nantinya dapat tercipta sistem yang akan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, dan kalaupun tindakan tersebut akhirnya terjadi, hal tersebut dapat terdeteksi sejak dini. (Deden)