Rakor Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup BBP2TP

Kategori Induk: Berita Ditulis oleh Deden Fardenan Dilihat: 147
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 
Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Rapat koordinasi dilaksanakan secara online pada Kamis (06/05/2021) dengan peserta seluruh BPTP se Indonesia termasuk BPTP Kalimantan Barat. Rakor ini di pimpin oleh Kepala BBPengkajian Balitbangtan Dr. Ir. Fery Fahruddin Munir, M.Sc. dan juga dihadiri oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D.
 
Tujuan dari Rakor ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan bagi setiap pengelola informasi publik di setiap UK/UPT Badan Litbang terkait keterbukaan informasi publik. Selain itu juga dibahas kriteria penilaian Self Assessment Question Keterbukaan Informasi Publik (SAQ KIP) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pada Tahun 2020, berdasarkan SAQ KIP BPTP Kalbar berada pada urutan 10 lingkup BBP2TP dan urutan 36 lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
 
BPTP Kalimantan Barat sebagai UPT Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian bertekad untuk terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.