JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
iden

Standar Pelayanan Publik

KEPUTUSAN KEPALA BPTP KAL-BAR

Nomor: 80/Kpts/OT.080/H.12.15/09/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) KAL-BAR TAHUN 2017

 

Menimbang :

  1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Barat.  

Mengingat :

  1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
  12. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Kementerian Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 143/Kpts/KP.230/ 2/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

 

KESATU :

Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Barat seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:

  1. Pelayanan Informasi, Konsultasi  dan Rekomendasi  Inovasi Teknologi Pertanian
  2. Pelayanan Produksi dan Diseminasi Benih Sumber
  3. Pelayanan Laboratorium Pengujian
  4. Pelayanan Perpustakaan
  5. Pelayanan Visitor Plot
  6. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

KETIGA :

Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Barat seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan BPTP Kalimantan Barat, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di KAL-BAR

Tanggal,  29  September 2017

Kepala BPTP KAL-BAR,

 

Akhmad Musyafak, SP, MP.

NIP. 19730405 199903

 


file lengkap bisa di download di bawah ini: