JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Daftar Pejabat BPTP Kalimantan Barat Terkait LHKPN/LHKASN Periode Tahun 2018

No.  Nama Pejabat Jabatan
1 Dr. Akhmad Musyafak, SP, MP    Kepala Balai
2 Supangat, SE Kepala TU
3 Sri Sunardi, SST PPK
4 Fahrudin, SE Bendahara Pengeluaran
5 Dian Mardiah Bendahara Pemasukan
6 Aswanto, SP, MP Ketua Pengadaan Barang Jasa
     

 

Comments powered by CComment