JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
iden

WBK Tahun 2018 untuk Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian telah membulatkan tekad untuk memberantas korupsi dan menghapus gratifikasi sejak tahun 2009. Inspektorat Jenderal Kementan telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penberantasan korupsi melalui pembinaan antikorupsi dan pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi mulai dari pusat sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementan yang salah fungsinya yaitu melakukan pengendalian dan melaporkan kejadian gratifikasi secara rutin kepada Inspektorat Jenderal 

untuk diteruskan kepada KPK. Upaya pengelolaan gratifikasi tersebut juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97 tahun 2014 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian.

Aksi-aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kementan yang dilaksanakan secara konsisten telah membuahkan hasil. Ke depan, seluruh unit kerja Kementerian Pertanian harus terus bekerja bersama mempertahankan dan berupaya semaksimal mungkin utk meningkatkan prestasi yang telah dicapai saat ini, dengan semangat, bersama untuk memerangi korupsi di lingkungan kementerian pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan kesejahteraan petani, menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. Untuk itu, Senin (19 November 2018) bertempat di ruang Rapat Kecil BPTP Kalimantan Barat diadakan pertemuan dengan manajemen BPTP Kalbar untuk melengkapi berkas-berkas WBK (Wilayah Bebas Korupsi) Kementerian Pertanian. Setelah diadakan sosialisasi, manajemen menyelesaikan temuan dan saran untuk kepentingan WBK tersebut.