JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
iden

Exit Meeting BPK RI di Kalimantan Barat

Untuk memastikan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU 15 tahun 2008 tentang Badan Pemeriksa Keuandan dan Surat Tugas Anggota IV BPK RI No.57/ST/VI/72018

melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Bantuan Pemerintah dan Belanja Pinjaman IBRD tahun anggaran 2016 - 2018 dengan standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang dimuat dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017, dimulai dengan Pertemuan Awal (Entry Meeting) pada tanggal 17 September 2018.

Tujuan Pemeriksaan adalah menilai kesesuaian proses perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan serta pertanggungjawaban belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda serta belanja yang dibiayai dari Pinjaman IBRD lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2016 - 2018.

Mengakhiri proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan dari tanggal 17 September 2018 s.d 1 Oktober 2018 pada acara Exit Meeting berdasarkan Uji Petik Pemeriksaan Fisik di Kabupaten Sambas, Mempawah, Landak, Bengkayang, Ketapang, Sanggau dan Kubu Raya terdapat beberapa Indikasi Permasalahan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi/Pengendalian.

Penyampaian Indikasi Permasalahan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari para pihak terkait/berwenang terutama dalam hal :

a. Kebenaran substansi permasalahan;
b. Dampak yang (mungkin) timbul terhadap bantuan, pengelola aset bantuan, dan/atau pihak lain yang berpotensi terdampak permasalahan;
c. Penyebab terjadinya permasalahan.